Media Nusantara - Sri Mulyani: Butuh Rp 10.151 Triliun untuk Bangun Infrastruktur, APBN Hanya Mampu Biayai 40 Persen

Wawancara Sri Mulayani

 Gambaran Umum Kebutuhan Infrastruktur Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk periode 2025–2029 memerlukan dana fantastis, yakni sekitar 625,37 miliar dollar AS atau setara Rp 10.151 triliun. Namun, kemampuan negara melalui APBN hanya mencakup sebagian kecil dari total kebutuhan tersebut.

Pemerintah pusat hanya mampu mengalokasikan sekitar 143,84 miliar dollar AS (23%) dan pemerintah daerah sebesar 106,31 miliar dollar AS (17%). Ini berarti kontribusi dari sektor publik hanya sekitar 40 persen dari total kebutuhan.

"Kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini," ujar Sri Mulyani di JCC, Jakarta.

Anggaran Giant Sea Wall Rp 1,29 Kuadriliun, Prabowo Gandeng China dan Eropa

Peran Sektor Swasta dan BUMN Dalam Pembangunan

Untuk menutupi celah tersebut, pemerintah mengharapkan partisipasi aktif dari badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta. Masing-masing diharapkan menutupi 30% dari total kebutuhan, atau sekitar 187,61 miliar dollar AS.

Rincian kontribusi:

• BUMN: Rp 2.938 triliun

• Swasta: Rp 2.938 triliun
  
  
  Pemerintah juga mendorong mekanisme pendanaan inovatif seperti public-private partnership (PPP), instrumen keuangan hijau, dan obligasi daerah.
  
  

Mengapa Infrastruktur Sangat Penting?

Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. Selain mendongkrak konektivitas dan efisiensi ekonomi, infrastruktur juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing internasional.

Selengkapnya tentang peran infrastruktur di ekonomi digital →

Tantangan Global dan Risiko yang Menghambat

Selain tantangan fiskal domestik, pembangunan infrastruktur juga menghadapi tekanan global, seperti:

• Ketegangan geopolitik

• Fragmentasi ekonomi dunia

• Perlambatan ekonomi global

• Perubahan iklim ekstrem

Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, suhu global akan mencetak rekor baru dalam 5 tahun ke depan, memperbesar risiko migrasi massal dan tekanan pada infrastruktur.

"Infrastruktur mengonsumsi sekitar 60% bahan baku dunia," ujar Sri Mulyani. Ini menegaskan pentingnya integrasi keberlanjutan dari tahap perencanaan hingga operasionalisasi proyek.

  

 Strategi Pendanaan Inovatif yang Didorong Pemerintah

Pemerintah menekankan pentingnya strategi pendanaan yang melampaui skema konvensional, seperti:

• Green Bond: Surat utang berbasis proyek ramah lingkungan

• Blended Finance: Kombinasi dana publik dan swasta

• Sovereign Wealth Fund (INA): Sebagai pendorong investasi dari luar negeri

Selain itu, pemerintah juga menggandeng lembaga multilateral seperti World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan mitra bilateral seperti Jepang, Korea, dan Eropa.
 

Infrastruktur Berkelanjutan dan Target SDGs

Proyek infrastruktur tidak hanya ditargetkan selesai, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti:

• Akses air bersih

• Transportasi publik

• Energi ramah lingkungan

• Digitalisasi layanan publik
  

  Pelajari lebih lanjut tentang SDGs Indonesia di sini →

 Studi Kasus: Proyek Strategis yang Membutuhkan Pembiayaan

• Beberapa proyek besar yang termasuk dalam rencana strategis nasional meliputi:

  • Ibu Kota Nusantara (IKN)

  • Pelabuhan Patimban

  • Tol Trans-Sumatera

  • Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

  • Digitalisasi 3T (terdepan, terluar, tertinggal)

  Setiap proyek ini membutuhkan keterlibatan investor swasta, teknologi, dan pengawasan berkualitas agar tepat waktu dan tepat guna.

Panggilan untuk Kolaborasi Nasional

• Pemerintah menyerukan keterlibatan semua pihak, mulai dari sektor swasta, LSM, masyarakat sipil, hingga akademisi, dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional. Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh elemen bangsa.
  
  
  🔔 Ingin tahu lebih banyak perkembangan ekonomi nasional?
  Kunjungi Media Nusantara untuk berita terbaru, analisis mendalam, dan panduan kebijakan terkini.
  💬 Bagikan opini Anda di kolom komentar atau hubungi redaksi kami untuk berdiskusi lebih lanjut.
  
  
  
  
  
  
  Tanggal: 13 Juni 2025
  Penulis: Tim Redaksi Media Nusantara